Ketua Umum Gerakan Rakyat , Sahrin Hamid, Serap Aspirasi Warga Perbatasan Saat Kunjungi Miangas

MIANGAS — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menggelar dialog bersama tokoh adat dan masyarakat di Pendopo Miangas, Sabtu malam (13/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Miangas dan perwakilan kepolisian setempat.

Dalam pertemuan itu, Sahrin menegaskan bahwa kunjungannya ke wilayah perbatasan bertujuan mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat yang tinggal di ujung utara Indonesia.

“Kami datang untuk mendengarkan aspirasi warga Miangas agar bisa kami perjuangkan ke depan, sekaligus memohon doa dan dukungan dari masyarakat,” kata Sahrin dalam dialog tersebut.

Kehadiran rombongan Gerakan Rakyat disambut positif oleh tokoh adat dan masyarakat. Tokoh adat setempat, Petrus, mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap wilayah perbatasan. Ia menyoroti persoalan transportasi yang masih terbatas dan menyulitkan mobilitas warga.

Selain itu, tokoh masyarakat Ibu Laling mengangkat persoalan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa Miangas telah hampir dua tahun tidak memiliki dokter tetap.

“Puskesmas ada, tetapi tidak ada dokter dan persediaan obat sangat terbatas. Warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Sahrin menyatakan seluruh aspirasi masyarakat Miangas akan menjadi perhatian Gerakan Rakyat dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.

Kunjungan ke Miangas merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Sahrin setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua, dan Manado, Sulawesi Utara. Ia menyebut perjalanan tersebut sebagai upaya melihat langsung kondisi wilayah terluar Indonesia.

“Setelah melewati perjalanan laut, darat, dan udara, akhirnya kami tiba di Miangas, ujung utara Indonesia,” ujar Sahrin melalui keterangan resminya, Minggu (15/2/2026).

Dalam peninjauan lapangan pada Sabtu (14/2/2026), Sahrin menemukan sejumlah fasilitas negara di Miangas dalam kondisi kurang terawat, mulai dari kantor pemerintahan yang rusak, pagar yang lepas, hingga papan nama instansi yang tidak terurus.

Ia juga menyoroti terhentinya layanan transportasi laut ke Miangas dalam setahun terakhir, yang berdampak pada aktivitas masyarakat.

“Fasilitas di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan wilayah terdepan,” tegasnya.

Selain infrastruktur, warga Miangas juga menyampaikan keluhan terkait regulasi perdagangan lintas batas dengan Filipina. Saat ini, batas nilai barang yang dapat dibawa dalam aktivitas perdagangan hanya sebesar USD250. Masyarakat berharap batas tersebut dapat ditingkatkan untuk mendukung perekonomian lokal.

“Warga meminta penyesuaian kesepakatan perbatasan agar aktivitas perdagangan bisa lebih berkembang dan memberi nilai ekonomi lebih besar,” kata Sahrin.

Menutup kunjungannya, Sahrin mendesak pemerintah pusat untuk memberi perhatian lebih besar terhadap wilayah perbatasan, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan dasar, maupun kebijakan ekonomi.

“Wilayah perbatasan adalah garda terdepan negara. Aspirasi masyarakat di pulau-pulau terluar harus menjadi prioritas pembangunan,” pungkasnya.